Ketua OPM Jefry Bomanak: Indonesia-Belanda Dan PBB Melanggar HAM di Papua Demi Exploitasi Kekayaan alam Papua

 

Jefry P Bomanak Ketua OPM (foto/ist)

Nabire,awiyeepapua.com- Ketua Organisasi Papua Merdeka  (OPM) Jefry P Bomanak,Mengatakan  Pemerintah Kolonial Indonesia-Belanda Dan Perserikan Bangsa Bangsa (PBB) Melanggar HAM Di Papua Barat  Demi Exploitasi Kekayaan Adalam  Papua Selama  64 Tahun Kolonial Indonesia, Belanda Dan  PBB Melanggar Hak Asasi Manusia Di Papua.

Ketua OPM ,Menegaskan Atas Memanipulasi Dan Menggadaikan Hak Asasi Rakyat Di Papua Adalah Demi Kepentingan Exploitasi Kekayaan Alam Papua Dan  Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusa Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa Yang Berlaku Secara Universal Tegas JB,Yang Di Terima Via  Whtasapp 9/12/2025.

 

“Jika Suatu Bangsa Diduduki Oleh Penguasa Kolonial, Lanjut Bomanak,Pilihan Pemberontakan Secara Radikal Dan Militan Adalah Sah Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia".Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Secara Terbuka Dan Harus Mengakui Bahwa Dirinya Sebagai Aktor Yang Bermusuhan Dalam Plebisit Penentuan Pendapat Rakyat Yang Curing Dan Tidak Bermoral Pada Tahun 1969 "Pepera 69".Pungkasnya Ketua Opm Jefry Bomanak

Dengan Mengatur Penjualan Real Estat Papua Barat Ke Tangan Kolonial Indonesia Melalui Andil Exploitasi Liar Bersama Rockefeller Serta Freeport Kata Dia , Dan Tegas JB Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa Atau Untea Termasuk Pelaku Kriminal Yang Melanggar Konsep Hak Asasi Manusia Secara Universal, Namun Bomanak Menegaskan ,Kami Rakyat Papua Tidak Akan Pernah Berhenti Berjuang Demi Membela Hak Kami Sebagai Manusia Yang Bermoral Dan Menjujung Tinggi Hukum Yang Berlaku Secara Universal!.Jelas JB.

 

Lanjut JB Statement Kepemimpinan Organisasi Papua Merdeka Dan Sayap Militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Mengenang Hari Ham Sedunia Yang Ke 77 Tahun, Menentang Kejahatan Dan Kebiadaban Militer Kolonial Indonesia Yang Keji Dan Kejam Sebagai Pembunuh Rakyat Papua Dan Lanjutnya JB Menyatakan Kepada Pemerintah Kolonial Belanda Untuk Harus Bertanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Resolusi Pbb Nomor 1514 Yang Menjamin Hak Kemerdekaan Dan Kedaulatan Bangsa Papua Pada 1 December 1961, Dan Meminta Pertanggungjawaban Pbb Untuk Menghormati Dan Mengakui Hak Penentuan Nasib Politik Bagi Rakyat Papua Untuk Merdeka Dan Berdaulat.Tutup Jefry P Bomanak

 

(by admin)