Ini Penjelasan Bendahara ULMWP Paula Tentang isu Mengujugi Komisi HAM PBB ke West Papua
| Jurubicara WPNCL /Bendahara ULMWP nyonya Paula Makabory (,Photos: google) |
Jayapura,AWIYEEPAPUA.com--Bendahara ULMWP nyonya Paula Makabory Mengatakan, Kami Bisa dimengerti bahwa perjuangan ini terlalu lama dan kita semua suda tidak sabar menanti Papua Merdeka ,
Cuma kita semua harus tetap berjuang dengan tertib dalam tugas masing masing,lalu Kata Paula Mari kita bicara bicara tentang kunjungan Komisi HAM PBB. Tidak maksud menyalahkan atau membenarkan siapa siap ,namun apa yang sedang dilakukan ,
Kata makabory , setiap organisasi itu hak berekspresi dan menyampaikan pendapat serta hak dan kewajiban setiap organisasi dalam menjalankan strategy organisasinya. Cuma informasi informasih seperti ini kita sama sama harus luruskan bukan baku siku, nanti siku tajam,hal itu jelaskan via group WPNCL yang diterima www.awiyeepapua.com,02/02/2022.
Lanjut Penjelasan Paula,kita harus mengerti sama sama bahwa Komisi HAM PBB itu bukan kantor polisi ki torang pigi lapor kasus kejahatan trus dorang berdiri bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP) utuk investigasi dan cek korban dan hukum pelaku,
Tapi ada prosedur dan mekanisme yang mengaturnya.
Yang pasti bahwa Makabory jelaskan , dalam beberapa tahun terakhir 2019-21 ada penegasan penegasan dan juga resolusi resolusi baik dari LSM LSM , Dewan Gereja dan yang paling penting dalam hubungan dengan PBB ialah dari para anggota PBB itu sendiri, yaitu Jelas dia , pimpinan Pimpinan negara MSG, PIF dan ACP baik secara individual maupun kolektif (regional body) agar NKRI buka pintu untuk kunjungan Komisaris HAM PBB melakukan invetigasi HAM yang independent di West Papua.
"buka pintu" diatas merujuk pada prosedur, mekanisme dan praktek praktek internasional yang sedang berlaku. maka kata dia .
Dimana, kunjungan Komisi HAM PBB bisa dilakukan kalau NKRI suda diskusikan JADWAL/WAKTU rencana kunjungan dgn Komisi HAM PBB, setelah itu harus diikuti dengan UNDANGAN resmi dari NKRI buat Komisaris HAM PBB datang mengunjungi Indonesia dan West Papua.
Jadi Jelas Paula ,bukan Komisi HAM PBB yang atur NKRI dalam hal kunjungan ini dan bisa tabrak masuk saja ke Indonesia dan WP namun, NKRI yang atur dorang, kalau NKRI tra setuju berarti dorang tra bisa masuk ke Indonesia dan West Papua,Jelasnya.
Ini bukan hal rahasia karena kunjungan Komisaris HAM PBB ke sebuah negara biasanya mereka bicara dengan kepala negara, KeMenlu (dan mentri lainnya yang terkait thema investigasi), KomNas HAM (baik nasional maupun regional), organisasi HAM dan LSM LSM lainya, para pemimpin lokal (ToGa, ToDat, ToMas), korban Korban hidup dan saksi saksi korban serta semua stake holders yang dianggap perlu utk membantu mereka melakukan investigasi yang independent dan tanpa dibayangi bayagi oleh negara,kata dia.
Untuk, keberhasilan dalam hal tersebut junjut paula, ada proses yang harys dibicarakan dan disetujui juga oleh kedua belah pihak.
Pemerintah Indonesia akan tetap mempertahankan tanah Papua dalam NKRI dengan cara apapun sampai tiba di dalam neraka juga mereka bikin dan mampus disitu.
Ini neraka buat NKRI dan mereka juga suda tahu, EMBARGO EKONOMI dan MILITER yang bisa buat NKRI merayap dada diatas kawat berduri dan lumpur lava.
FULL STOP!
Tegas dia ,Sekarang pikir kita mau bikin apa suapya antara mereka sampe kesitu itu Perlu untuk kami semua.
Sementara ini tidak bisa duduk sama di para para yang tersedia, karena COVID-19 suda duduk santai di para para tetapi tidak bisa duduk sama sama bukan berarti tidak bisa bicara sama sama untuk tujuan yang sama dengan strategy yang berbeda beda dan pemain pmain yang berbeda beda sesuai skills masing masing . TERTIB.katanya.
Hal lain, Jelas dia ,
Apa yang terjd dalam sejarah kemerdekaan bangsa bangas a lain seperti Timor leste, Eritrea, South Sudan, Kosovo (walaupun tidak sepenuhnya diakui PBB) dan lain lain ujung ujunga nya bertolak dari sikon HAM yang buruk yang kemudian membuka pintu politik bagi kemerdekaannya.
Soal untuk Papua sikon HAM yang buruk datang dari kekerasan negara secara systematic atau struktural yang merupakan gejala gejala dari akar persoalan yang sebenarnya, Politik Papua Merdeka ,
Cuma itu tadi, PBB juga bukan kantor polisi dan trada penjara untuk hukum indonesia,jelas dia.
Paula mengatakan ,Jangan lupa juga bahwa Indonesia tergantung biaya infrastructure dari China dan bantuan TNI/POLRI dari Australia dan Amerika.
Australia, Amerika, Taiwan bermusuhan (perang dingin) dengan China soal kekuasaan dan kekuatan ekonomi dan militer di Indo-pacific (geopolitik).
Saat ini, perhatian dunia ada pada pencegahan Covid-19 dan semua variant dan subvariantnya, perubahan iklim, conflik di Afghanistan dan perang Russia-Ukraine. South Korea dengan senjata nuklirnya. Ada berbagai konggrik dunia lainya, disamping itu ada negara negara dalam Komisi Dekolonisasi PBB yang sampe hari ini belum merdeka dan masih memperjuangkan hak menentukan nasib sendirinya (external right to self-determination).
Kira kira , apa dan siapa dan kenapa serta bagemana Australia, Amerika, China, Russia, UK, dan Negara negara MSG, PIF, ACP dalam hubungannya dengan Indonesia (jika ada), apa kebijakan politik luar negrinya indonesia dengan negara negara tersebut dan sebaliknya.
West Papua ada dimana dalam kontext nasional, regional dan internasional diatas pugkasnya.
Hampir setiap negara berdiri buat dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Kalau kepentinganya diganggu baru dengan buka mata, West Papua ada di dalam "taman kepentingan" beberapa negara diatas, Sama dengan ular, Eva dan Adam di taman Eden itu yang orang tua mereka bilang, "harus main cantik dan lincah, licik seperti ular dan cerdik seperti merpati. Tetapi kalo itu bukan ular dan itu soa soa (bahasa PranCiS= moiwa) pasti saya juga bisa makan bukan saya punaya sodara sodara dari A3 saja
Selamat berkarya, jaga diri baik baik dan jauhkan diri dari COVID-19 serta tipu muslihat NKRI.
Terima kasih banyak buat semua rakyat pejuang dan sodara sodara non-Papua yang turut dalam barisan rakyat pejuang. Tuhan memberkati dan melindungi semua selalu.
Kasih dan kemurahan Tuhan akan menyertai bangsa Papua. Jangan kehilangan harapan karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup. tutupa Makabory.
Edytor : Sal

Posting Komentar untuk "Ini Penjelasan Bendahara ULMWP Paula Tentang isu Mengujugi Komisi HAM PBB ke West Papua"