Ketua GPTPWP Minta Pemimpin Pro Kemerdekaan Bersatu Sebelum Komisi HAM PBB Ke Papua Barat
![]() |
| Saat Menyampaikan Pernyataan Ketua GPTPWP Tuan.Hengki Ecopa,(Foto:IST) |
Jayapura,AWIYEEPAPUA.com—Ketua Gerakan Perjuangan Tuju Satu Untuk Pembebasan West Papua (GPTPWP) Yang Ke Anggotanya West Papua National Coalisin For Liberation (WPNCL) Di Meepago Hengki Ecopa ,Meminta Kepada Seluruh Pemimpin Pro Kemerdekaan Papua Barat Dalam Negri Dan Yang Di Luar Negri Segerah Bersatu Kembali Dalam Unity Body Yang Suda Mengaku Negara Negara Rumpung Melanesia MSG Dan Negara Negara Kepulaan Pasific Untuk Bersatu Semua Perbedaan Yang Akan Terjadi ,Dalam Politik Maupun Angkatan Bersenjata TPN PB ,Hal Itu Media .awiyeepapua.Com Kutip Via Sebua Video Singat Dalam Pernyataanya.25/02/2022.
H E,Mengatakan Sebelum Mengujunggi Komisaris Tinggi Ham Perserikatan Bangsa Bangsa,PBB Masuk Ke West Papua Di Indonesia ,Atas Resolusi Negara Negara Pacific ,Pada 2019 Di Republic Tuvalu Dan Desakan Negara Negara Keanggotaan African Karabian Pasific (ACP) Dan Negara Negara Eroapa Lainya Termasuk Parliemend Belanda,Kami Harap Kepada Pemimpin ULMWP Segerah Megadakan KTT ULMWP Periodik Demi Persatuan Dan Persiapan Penyambutan Komisi HAM PBB itu.
Terkait Laporan Semua Pelanggaran Ham Berat Yanga Terjadi Masah Lalui Hingga Pada Hari Ini,Hengki Meminta ,Semua Kelompok Di Papua Barat Perlu Satukan Data Data Mulai Dari 1963 Hingga Sekarang,Kami Tidak Tertarik Pada Berbedan Akan Terjadi Pada Hari Yang Titiknya,Karena Kata Dia Pelanggaran Ham Berat Yang Terjadi Di Papaua Barat Tidak Berputar Balik Oleh Kelompok Siapapun Termasuk Pemerintah Indonesia.
Kami Mendesak Kepada Pemerintah Indonesia Dan Pemimpin Lain,Jangan Di Batasikan Alasan Terategis Untuk Batasi Komish Ham Pbb Bertemu Degan Keluaga Korban Dan Saksi Saksi Yang Masih Ada,Namun H E Memintah Segerah Menginjinkan Dan Persilakan Komisi Tinggi HAM PBB Untuk Bertemu Keluarga Korban Dan Rakyat West Papua Itu Sendiri,Tutupnya.
Reporter: A P
Editor: Salo A.


Posting Komentar untuk "Ketua GPTPWP Minta Pemimpin Pro Kemerdekaan Bersatu Sebelum Komisi HAM PBB Ke Papua Barat"