 |
| Perdana Mendri (PM PNG) hon.James Marape(Foto:Emtv.png) |
Port Moresby AWIYEEPAPUA.COM— 7 Oktober 2026 |
Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape disebut akan kembali melakukan komunikasi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka membahas hubungan bilateral kedua negara, termasuk persoalan yang berkaitan dengan West Papua.
Informasi mengenai kemungkinan pertemuan pada Desember 2026 beredar melalui media dan unggahan daring. Namun, hingga saat ini belum ditemukan konfirmasi resmi yang secara spesifik menetapkan tanggal dan agenda pertemuan Desember 2026.
Dalam keterangan resmi pemerintah Papua Nugini pada 30 September 2026, James Marape menyatakan bahwa PNG menghormati kedaulatan Indonesia. Pada saat yang sama, ia mengatakan PNG tetap berhak menyampaikan perhatian mengenai persoalan hak asasi manusia dan menyebut rencana komunikasi dengan Presiden Prabowo melalui surat serta engagement diplomatik berikutnya.
Membuka ruang dialog
Jika pertemuan antara kedua pemimpin tersebut terlaksana, dialog dapat menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan bilateral, khususnya hubungan perbatasan, keamanan, pembangunan, perdagangan, serta kondisi masyarakat di Pulau New Guinea.
Persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia di West Papua merupakan isu yang sensitif dan kompleks. Karena itu, pembahasannya membutuhkan pendekatan diplomatik, dialog terbuka, serta penghormatan terhadap kedaulatan kedua negara dan kepentingan masyarakat.
PNG dan Indonesia memiliki hubungan geografis yang sangat dekat karena berbagi perbatasan darat di Pulau New Guinea. Hubungan masyarakat di kedua sisi perbatasan juga memiliki dimensi sejarah, budaya dan kekerabatan.
Sikap James Marape terhadap isu West Papua
Pernyataan resmi pemerintah PNG menunjukkan bahwa James Marape mempertahankan pendekatan yang menggabungkan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia dengan perhatian terhadap persoalan hak asasi manusia.
Dalam pernyataannya pada September 2026, Marape mengatakan PNG menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi tetap berhak menyampaikan pandangan mengenai persoalan hak asasi manusia. Ia juga menyatakan bahwa persoalan tersebut akan terus dibicarakan melalui jalur dialog dan diplomasi.
Sikap tersebut juga sejalan dengan posisi PNG sebelumnya yang mendorong keterlibatan melalui mekanisme regional dan dialog tingkat pemimpin. Pada 2025, Marape menyatakan bahwa PNG mendukung pendekatan konstruktif dan menghormati kedaulatan Indonesia dalam membahas persoalan West Papua.
Hubungan PNG–Indonesia
Hubungan Papua Nugini dan Indonesia mencakup kerja sama di bidang perdagangan, keamanan, pembangunan, perbatasan dan hubungan masyarakat.
Dalam pertemuan sebelumnya dengan Prabowo pada Juli 2024, Marape dan Prabowo membahas peningkatan hubungan kedua negara. Pemerintah PNG saat itu juga menyebut adanya pembicaraan mengenai persoalan hak asasi manusia di dua provinsi Papua serta pentingnya masyarakat, budaya dan hak atas tanah.
Karena itu, komunikasi langsung antara kedua pemimpin dapat menjadi bagian dari hubungan bilateral yang lebih luas antara Port Moresby dan Jakarta.
Mengutamakan kemanusiaan dan perdamaian
Persoalan West Papua memiliki berbagai dimensi, termasuk keamanan masyarakat, hak asasi manusia, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pengungsian dan kehidupan masyarakat adat.
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Pansus Papua DPD RI pada September 2026 menyatakan bahwa persoalan konflik dan kemanusiaan di Papua membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk perlindungan masyarakat sipil, pemulihan pengungsi, pelayanan dasar dan penghormatan terhadap masyarakat adat.
Dengan demikian, apabila komunikasi antara James Marape dan Presiden Prabowo kembali berlangsung, isu kemanusiaan dan kondisi masyarakat di wilayah Papua dapat menjadi salah satu bagian dari pembahasan, bersama dengan agenda bilateral lainnya.
One Island, One Culture, One Family — hidup berdampingan dalam damai dan saling menghormati.
Reporter:
Editor: Admin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar